Poster berjudul "Jangan Salahkan Pemerintah Daerah!!!" ini langsung viral dan menjadi perbincangan hangat di seluruh lapisan masyarakat.
DALAM POSTER: DUGAAN UANG Rp1,5 MILIAR DIAMBIL DARI UPAH PUNGUT RAKYAT
Poster tersebut secara tegas menuding adanya dugaan uang Rp1,5 Miliar yang dikumpulkan dari hasil pungutan terhadap rakyat, dan diduga diperuntukkan bagi para pejabat dan oknum yang ditampilkan dalam lembar tuduhan itu. Narasi yang ditulis sangat tajam:
"Bupati Korban dari Keserakahan Oknum Polisi? Dalang Korupsi di Kabupaten Bogor Adalah Oknum Polisi?"
"Diambil dari upah pungut yang mereka paksa dari Pemerintah Daerah!"
Tidak hanya itu, poster itu juga memuat foto Bupati Bogor beserta jajaran pejabat dan aparat dengan tulisan menohok: "Mereka Berteriak Selalu Meminta Upeti pada Pemerintah Daerah" — seolah-olah ada pungutan sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
KORBAN ATAU PELAKU? PERTANYAAN BESAR DI TENGAH MASYARAKAT
Tudingan yang paling mencolok adalah narasi yang menyebut Bupati sebagai "korban dari keserakahan oknum polisi", namun di sisi lain justru jajaran pemerintahan yang dituduh membiarkan praktik pungutan liar berlangsung di wilayahnya. Masyarakat pun bertanya-tanya:
- Apakah benar ada aliran uang Rp1,5 miliar yang dikumpulkan dari pungutan rakyat?
- Siapa sebenarnya yang mengendalikan pungutan tersebut — pejabat, oknum polisi, atau keduanya.
- Mengapa KPK dan aparat pengawasan belum menangkap tangan padahal sudah lama diketahui publik?
"Pantas saja mereka selalu nampak baik di KPK Maupun di TKP saat terjaring OTT!" — tulis di bagian bawah poster, menyiratkan kecurigaan adanya permainan agar tidak tersentuh hukum.
RAKYAT BERHAK TAHU: BONGKAR ALIRAN UANG!
Poster ini ditutup dengan seruan yang menggema ke seluruh penjuru Kabupaten Bogor:
BONGKAR ALIRAN UANG!
BONGKAR MODUS PEMERASAN!
BONGKAR SEMUA KEPENTINGAN PRIBADI!
JANGAN ADA YANG KEBAL HUKUM!
SERUAN UNTUK KPK DAN APARAT PENEGAK HUKUM
Munculnya poster ini adalah bukti bahwa kesabaran rakyat sudah menipis. Tuduhan pungutan liar berkedok pungutan resmi, dugaan aliran uang ratusan juta yang tidak jelas peruntukannya, serta keterlibatan oknum yang seharusnya menjaga hukum justru menjadi pelaku pelanggaran — semua ini menuntut penjelasan resmi dan transparan.
Publik kini menuntut:
1. KPK segera menyelidiki dugaan aliran uang Rp1,5 miliar tersebut
2. Klarifikasi resmi dari Bupati Bogor terkait tuduhan pungutan dari oknum
3. Pemeriksaan keterangan pihak-pihak yang namanya muncul dalam poster
4. Tidak ada pelindungan bagi siapa pun, meskipun pejabat tinggi atau aparat — hukum harus berlaku sama untuk semua
"Rakyat tidak butuh janji, rakyat butuh keadilan. Jika memang tidak bersalah, buktikan. Jika benar ada, bertanggung jawablah."tutupnya.
Hingga berita ini di terbitkan belum ada penjelasan dari pihak manapun,dan masarakat kabupaten Bogor di himbau agar tidak terpengaruh isu yang belum jelas sumbernya terkait beredarnya poster tersebut.
Red- tim
