Tanpa pemberitahuan maupun ganti rugi sepeser pun, di atas tanah miliknya kini sedang berdiri pembangunan Gedung PMI. Sarman sangat terkejut melihat kenyataan itu. Ia menyatakan tidak pernah menjual tanahnya kepada siapa pun.
Bukti tertulis justru datang dari BPKAD sendiri. Surat nomor lima ratus sembilan puluh dua titik satu per dua ratus tujuh puluh sembilan BPKAD tanggal tiga Maret dua ribu tiga menyatakan secara tegas tanah tersebut bukan aset pemerintah.
Dalam surat itu ditegaskan, Sarman tidak pernah menerima ganti rugi maupun direlokasi ke Kavling Poncol Sukahati. Tanah atas nama Yanah bin Sati yang diwarisi tidak tercatat sama sekali sebagai milik Pemkab Bogor.
Fakta surat resmi yang menyatakan tanah bukan milik daerah, namun kini dibangun gedung pemerintah, menjadi bukti nyata adanya perampasan hak milik warga. Di mana keadilan jika dokumen negara justru diabaikan oleh lembaga negara sendiri?
Sarman hingga kini belum menerima ganti rugi sedikit pun. Ia hanya mempertanyakan: atas dasar apa tanah milik sah diambil alih dan dibangun gedung tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya?
Kasus ini menjadi sorotan tajam. BPKAD wajib menjelaskan ke publik mengapa surat keterangan resmi yang dikeluarkan sendiri kini diingkari. Rakyat tidak akan diam jika hak milik sah dirampas sewenang-wenang atas nama pembangunan.
Hingga berita ini di tayangkan pihak BPKAD saat di konfirmasi melalui aplikasi WhatsApp memilih bungkam.
Redaksi: neodetik.com
