Hal ini bukan sekadar pelanggaran aturan, melainkan indikasi kerusakan pengawasan yang mendalam di dalam lembaga penjara itu.
Nama yang kini menjadi sorotan adalah "Mister Mikel", warga negara asal Malaysia yang telah menjadi narapidana di Lapas Khusus Gunung Sindur selama kurang lebih enam tahun yang lalu. Yang menggelisahkan, pihak luar menduga ia secara leluasa dapat melakukan komunikasi dan transaksi keuangan melalui telepon seluler dari balik tembok penjara, sesuatu yang sangat dilarang dan seharusnya mustahil terjadi jika pengawasan berjalan baik.
Bukti yang beredar berupa rekam percakapan pesan singkat dan percakapan telepon memperkuat dugaan tersebut. Di dalamnya terlihat adanya penagihan utang sebesar Rp 350 juta, yang diduga berkaitan dengan jual beli narkoba. Jika benar, ini menunjukkan bahwa jaringan kejahatan tidak berhenti saat pelakunya dipenjara — justru diduga masih beroperasi dari dalam penjara dengan leluasa.
Pertanyaan mendasar pun muncul: bagaimana seorang narapidana bisa memiliki dan menggunakan ponsel secara bebas di dalam lapas? Bukankah setiap masuk dan keluar, serta setiap kunjungan harus diperiksa ketat? Ke mana perginya prosedur pemeriksaan barang dan penggeledahan yang seharusnya berjalan ketat setiap hari di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Gunung Sindur?
Jika transaksi senilai ratusan juta rupiah dapat dilakukan begitu mudahnya dari dalam sel, maka ada apa lagi yang terjadi di sana yang belum terungkap? Apakah ada oknum petugas yang terlibat, membiarkan, atau bahkan melindungi aktivitas ilegal tersebut? Pertanyaan ini tidak boleh dibiarkan menggantung begitu saja.
Publik mempertanyakan keberadaan aturan yang jelas melarang narapidana memiliki dan menggunakan telepon seluler. Aturan itu ada, namun kenyataannya seolah tidak berlaku. Ini bukan sekadar kelalaian — jika dibiarkan terus, Lapas Khusus Gunung Sindur justru berubah menjadi markas operasi kejahatan yang dikelola dari dalam sel.
Oleh karena itu, masyarakat mendesak Ombudsman Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti laporan ini dengan turun langsung ke lapangan. Diperlukan pemeriksaan independen, transparan, dan menyeluruh agar diketahui bagaimana ponsel bisa masuk, siapa yang memfasilitasi, dan sejauh mana jaringan transaksi ilegal tersebut terjadi di dalam lingkungan lapas.
Pemeriksaan harus mencakup siapa saja pihak yang terlibat, baik narapidana maupun petugas yang mungkin membiarkan hal ini terjadi. Jika ditemukan pelanggaran berat, pihak yang bersalah harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tanpa ada yang dilindungi.
Masyarakat tidak menuntut hal yang berlebihan — hanya menuntut satu hal: Lembaga Pemasyarakatan harus aman, terkendali, dan tidak boleh menjadi tempat berlanjutnya kejahatan. Jika keamanan di dalam lapas saja bisa ditembus sedemikian rupa, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemasyarakatan kita akan runtuh.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Lapas Khusus Gunung Sindur belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi bagi pihak Lapas Khusus Gunung Sindur maupun Ombudsman RI demi keberimbangan pemberitaan.
Catatan Redaksi: Seluruh informasi di atas berdasarkan dugaan dan bukti percakapan yang beredar di masyarakat. Pihak yang disebutkan berhak memberikan tanggapan dan klarifikasi resmi.
Red- tim
