I. Pendahuluan
Penanggulangan narkoba dan pengendalian konsumsi minuman keras merupakan dua isu strategis dalam kebijakan publik Federasi Rusia. Keduanya dipandang sebagai ancaman serius bagi ketahanan nasional, kesehatan publik, stabilitas sosial, serta kemampuan negara mempertahankan daya saing geopolitik. Rusia memiliki sejarah panjang terkait penyalahgunaan alkohol dan narkoba, yang turut memengaruhi dinamika demografi sejak dekade 1990-an. Situasi tersebut mendorong terbentuknya paradigma kebijakan yang tegas, terpusat, dan menempatkan intervensi negara pada posisi dominan.
Di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, kebijakan penanganan narkoba dan alkohol mengalami transformasi signifikan. Putin memandang persoalan ini tidak semata-mata sebagai isu kesehatan, tetapi juga sebagai ancaman moral, demografis, dan keamanan nasional. Pendekatan yang kemudian diambil bersifat represif dan menolak model harm reduction yang umum diterapkan di negara Barat.
Tulisan ini mengurai bagaimana kebijakan Rusia dibentuk, apa landasan filosofis yang memengaruhinya, serta bagaimana pendekatan tersebut berperan dalam kerja sama internasional, termasuk dengan Indonesia.
II. Konteks Historis dan Sosial Rusia
Pemahaman mengenai kebijakan Rusia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan sejarah panjang negara tersebut. Sejak era Kekaisaran Rusia hingga masa Soviet, alkohol menjadi bagian dari budaya masyarakat. Krisis ekonomi pasca-runtuhnya Uni Soviet memperburuk tingkat alkoholisme dan menyebabkan peningkatan kekerasan, menurunnya produktivitas, serta tingginya angka kematian usia produktif.
Rusia juga menghadapi gelombang penyebaran narkoba dari Asia Tengah sejak awal 1990-an. Kondisi hukum yang lemah, instabilitas politik, dan maraknya kejahatan terorganisir mempercepat peredaran narkoba. Ancaman ini tidak hanya mengganggu kesehatan publik, tetapi juga melemahkan ketahanan sosial serta memperlambat pemulihan negara pada masa transisi pasca-Soviet. Fakta-fakta tersebut membentuk dasar kebijakan tegas yang kemudian berkembang semakin kuat pada era Putin.
III. Kerangka Hukum dan Sistem Penegakan Narkoba
1. Regulasi dan Dasar Hukum
Kebijakan narkoba di Rusia diatur melalui dua payung hukum utama, yaitu Criminal Code of the Russian Federation dan Federal Law No. 3-FZ tentang Narkotika dan Zat Psikotropika. Peraturan ini memberikan kewenangan luas kepada negara untuk mengatur produksi, distribusi, kepemilikan, dan konsumsi narkoba. Tidak seperti banyak negara lain, Rusia tidak membedakan secara tajam antara pengguna dan pengedar. Pengguna narkoba dapat dijatuhi hukuman pidana meskipun kedapatan dalam jumlah kecil.
2. Prinsip Nol Toleransi
Rusia menerapkan prinsip "nol toleransi" melalui ancaman hukuman penjara yang panjang, kerja paksa, operasi intelijen untuk memutus jaringan internasional, penyitaan aset hasil kejahatan, dan investigasi intensif. Pemerintah menilai bahwa ketegasan ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah degradasi moral masyarakat.
3. Pengawasan Prekursor
Kebijakan pengawasan bahan prekursor dilakukan melalui sistem lisensi, pelaporan digital, audit, dan inspeksi lapangan secara berkala. Pemerintah memastikan tidak ada aliran bahan kimia yang berpotensi digunakan dalam produksi narkoba ilegal.
4. Pendekatan Rehabilitasi
Berbeda dari negara yang menerapkan harm reduction, Rusia menolak terapi substitusi seperti metadon, pertukaran jarum suntik, dan layanan rehabilitasi berbasis komunitas. Pemerintah berpendapat bahwa program tersebut bertentangan dengan nilai sosial Rusia dan berpotensi melegitimasi penggunaan narkoba. Kebijakan ini menuai kritik dari lembaga kesehatan internasional, tetapi Rusia mengutamakan kontrol sosial dibanding pendekatan kesehatan masyarakat.
IV. Kebijakan Alkohol: Regulasi Ketat dan Sistem Pengawasan
1. Kebijakan Harga Minimum dan Cukai
Vodka dan minuman beralkohol dikenai harga minimum yang terus dinaikkan secara bertahap. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan konsumsi alkohol murah, menurunkan angka kematian akibat alkohol, serta meningkatkan pendapatan negara.
2. Pembatasan Distribusi dan Penjualan
Rusia menerapkan pembatasan penjualan alkohol pada malam hari, melarang penjualan dekat fasilitas publik seperti sekolah dan stadion, serta membatasi impor dan distribusi oleh produsen skala kecil.
3. Sistem Pengawasan EGAIS
EGAIS (Unified State Automated Information System) merupakan sistem digital nasional yang mencatat produksi hingga distribusi alkohol secara real time. Sistem ini mampu mengurangi pasar alkohol ilegal serta meningkatkan transparansi industri.
4. Pelarangan Iklan
Rusia melarang iklan alkohol di televisi, radio, internet, billboard, dan media cetak. Sponsorship oleh perusahaan alkohol pada kegiatan olahraga juga dilarang untuk mengurangi normalisasi konsumsi alkohol.
5. Pengawasan Alkohol Ilegal
Kasus keracunan massal di Irkutsk tahun 2016 akibat minuman berbahan metanol mendorong pemerintah memperketat regulasi terhadap produk rumah tangga dan alkohol ilegal. Pemerintah memperbaiki sistem pelabelan dan memperketat inspeksi di tingkat regional.
V. Kerja Sama Internasional Rusia–Indonesia
Kerja sama Rusia dan Indonesia dalam pemberantasan narkoba terus berkembang. Bentuk kerja sama meliputi pelatihan aparat BNN oleh lembaga Rusia, pertukaran metode investigasi, penguatan kapasitas laboratorium dan digital forensik, serta penguatan diplomasi penegakan hukum. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa narkoba merupakan ancaman lintas negara yang membutuhkan sinergi internasional.
VI. Landasan Filosofis dan Politik Kebijakan Rusia
1. Stabilitas Nasional dan Negara Kuat
Putin menilai bahwa negara kuat merupakan prasyarat stabilitas nasional. Narkoba dan alkohol dianggap melemahkan masyarakat dari dalam, sehingga negara wajib melakukan intervensi tegas.
2. Krisis Demografi sebagai Ancaman Eksistensial
Penurunan populasi sejak 1990-an diperburuk oleh tingginya kematian akibat alkohol dan narkoba. Putin memandang hal ini sebagai ancaman eksistensial yang harus ditangani melalui kebijakan ketat.
3. Moralitas Publik dan Identitas Tradisional
Pemerintah menekankan nilai keluarga, disiplin, dan moralitas tradisional. Penyalahgunaan narkoba dipandang bertentangan dengan karakter bangsa Rusia. Karena itu, kebijakan keras dinilai penting untuk memulihkan moralitas publik.
4. Legitimasi Politik
Pendekatan keras terhadap narkoba dan alkohol turut memperkuat citra Putin sebagai pemimpin tegas yang menjamin stabilitas negara. Kebijakan ini berperan dalam membangun legitimasi politik domestik.
5. Penolakan Model Barat
Rusia menolak pendekatan harm reduction yang dianggap tidak sesuai nilai konservatif. Sikap ini menegaskan posisi Rusia sebagai negara yang memilih pendekatan kebijakan berbeda dari negara Barat.
VII. Kesimpulan
Kebijakan penanggulangan narkoba dan alkohol di Rusia mencerminkan paradigma negara kuat yang mengutamakan stabilitas nasional, moralitas publik, dan ketahanan demografi. Pendekatan ini bersifat terpusat dan menempatkan kontrol negara sebagai prioritas utama. Semua kebijakan tersebut berakar pada keyakinan bahwa ancaman internal dapat melemahkan kekuatan bangsa dan memengaruhi posisi geopolitik Rusia.
Kerja sama Rusia–Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba merupakan isu transnasional yang memerlukan kolaborasi strategis. Secara keseluruhan, kebijakan Rusia memperlihatkan bahwa penanggulangan narkoba dan alkohol bukan hanya persoalan kesehatan publik, tetapi bagian dari strategi membangun masyarakat yang kuat dan disiplin.
DAFTAR REFERENSI
1. Golichenko, M., & Sarang, A. (2013).
Russian drug policy as a driver for violations of the UN Convention against Torture and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
Health and Human Rights Journal.
Link: https://www.hhrjournal.org/2013/10/24/atmospheric-pressure-russian-drug-policy-as-a-driver-for-violations-of-the-un-convention-against-torture/
2. Elovich, R., & Drucker, E. (2008).
On drug treatment and social control: Russian narcology’s embrace of punitive policy.
Harm Reduction Journal, 5(23).
Link: https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1477-7517-5-23
3. AIDSmap (2006).
Russia will not give methadone to drug users, says health chief.
Link: https://www.aidsmap.com/news/may-2006/russia-will-not-give-methadone-drug-users-says-health-chief
4. Open Society Foundations (2015).
Mass Deaths in Crimea as Russia Bans Methadone.
Link: https://www.opensocietyfoundations.org/voices/mass-deaths-crimea-russia-bans-methadone
5. The BMJ (2015).
At least 80 people have died in Crimea since Russian law banned methadone.
Link: https://www.bmj.com/content/350/bmj.h390
6. Neufeld, M., & Rehm, J. (2020).
Russia’s National Concept to Reduce Alcohol Abuse and its policy reforms.
Link: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7664947/
7. Movendi International (2020).
Russia: Alcohol Policy Reforms Yield Results.
Link: https://movendi.ngo/news/2020/04/17/russia-alcohol-policy-reforms-yield-results/
8. Koçoğlu, S. (2024).
A Review of the Russian Federation's Main Legal Provisions on Drug Crime.
Addicta: The Turkish Journal on Addictions.
Link (PDF): https://www.addicta.com.tr/Content/files/sayilar/42/81-87.pdf
9. Utyasheva, L. (2013).
Effects of UN and Russian Influence on Drug Policy in Russia.
HIV Legal Network.
Link (PDF): https://www.hivlegalnetwork.ca/site/wp-content/uploads/2013/04/AtWhatCost_RE-LU-0209.pdf
10. Permanent Mission of Russia to the UN (2025).
Current Challenges for the International Drug Control Framework.
Link: https://viennamission.mid.ru/en/news/current_shallenges_for_the_international_drug_control_framework/
11. Hurley, R. (2015).
Russia refutes the evidence for using methadone or buprenorphine to treat drug dependency.
BMJ.
Link: https://www.bmj.com/content/350/bmj.h390
12. Utyasheva, L., et al.
Zero-tolerance for drug use: Russia’s punitive drug policy and its human rights implications.
HIV Legal Network.
Link (PDF): https://www.hivlegalnetwork.ca/site/wp-content/uploads/2013/04/AtWhatCost_RE-LU-0209.pdf
13. The Guardian (2015).
Russia grapples with HIV epidemic as harm reduction remains limited.
Link: https://www.theguardian.com/world/2015/may/24/putin-hiv-epidemic-moscow
14. Strasbourg Observers (2020).
Abdyusheva and Others v. Russia: a Sadly Missed Opportunity.
Link: https://strasbourgobservers.com/2020/01/08/abdyusheva-and-others-v-russia-a-sadly-missed-opportunity/
15. Tridge / Interfax (2024).
Minimum retail price for vodka in Russia raised to 299 rubles.
Link: https://www.tridge.com/news/the-minimum-retail-price-for-vodka-in-the-ru-mrqmbm
16. Reuters (2023).
Russia proposes raising minimum vodka prices from 2024.
Link: https://www.reuters.com/article/business/russia-proposes-raising-minimum-vodka-prices-from-2024-idUSL8N3BM55E/
17. Harm Reduction Eurasia (EHRA).
Russia – Country Profile.
Link: https://old.harmreductioneurasia.org/countries/russia/
18. Human Rights Watch (2007).
Illicit Drug Use and Drug Policy in Russia.
Link: https://www.hrw.org/reports/2007/russia1107/2.htm
19. Jargin, S. V. (2010).
Minimal Price for Vodka Established in Russia.
Alcohol and Alcoholism.
Link: https://academic.oup.com/alcalc/article/45/6/586/195456
20. ECECACD (2021).
Drug Laws and Policies in Four Regions of Eurasia.
Link (PDF): https://ececacd.org/wp-content/uploads/2021/08/Drug-Laws-and-Policies.pdf
KERJA SAMA RUSIA – INDONESIA
21. ANTARA News (2025).
BNN terima delegasi Rusia, perkuat kerja sama pencegahan narkotika.
Link: https://www.antaranews.com/berita/4673657/bnn-terima-kunjungan-delegasi-rusia-perkuat-pencegahan-narkotika
22. BNN RI (2025).
Gandeng Pemerintah Federasi Rusia, BNN tingkatkan profesionalisme penegakan hukum.
Link: https://bnn.go.id/gandeng-pemerintah-federasi-rusia-bnn-tingkatkan-profesionalisme-penegakan-hukum-narkotika/
23. BNN RI (2025).
BNN dan Pemerintah Federasi Rusia tutup pelatihan Investigative Interviewing & Counter Illicit Drug Trafficking.
Link: https://bnn.go.id/duta-besar-rusia-kunjungi-fasilitas-bnn-di-lido-perkuat-kerja-sama-penanggulangan-narkoba/
24. BNN RI (2025).
Duta Besar Rusia kunjungi fasilitas BNN di Lido.
Link: https://bnn.go.id/duta-besar-rusia-kunjungi-fasilitas-bnn-di-lido-perkuat-kerja-sama-penanggulangan-narkoba-2/
