Ketua Umum IMAPA Jadetabek Akianus Wenda mengatakan, dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) telah diatur bahwa sebagian anggaran harus dialokasikan untuk sektor pendidikan.
"Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu dikatakan 30 persen harus dialokasikan untuk pendidikan," kata Akianus Wenda saat diskusi mahasiswa Papua di Jakarta Pusat, dikutip Jumat (13/3/2026).
"Tapi pada faktanya hari ini mahasiswa Papua di Jabodetabek masih banyak yang terbengkalai biaya pendidikannya," tambahnya.
Ia menyebut, sejumlah mahasiswa yang sebelumnya dikirim oleh pemerintah daerah untuk menempuh pendidikan di luar Papua justru tidak mendapatkan dukungan pembiayaan hingga selesai.
Akibatnya, sebagian mahasiswa kesulitan membayar uang kuliah tunggal (UKT) dan akhirnya berhenti kuliah di tengah jalan.
"Akhirnya di tengah jalan mereka mengalami kondisi untuk bayar UKT kewalahan, akhirnya banyak mahasiswa yang tidak lanjut kuliah lagi," ujarnya.
Menurut Akianus, berdasarkan data yang dihimpun IMAPA, sedikitnya terdapat sekitar 20 mahasiswa yang mengalami kondisi tersebut. Mayoritas berasal dari angkatan tahun akademik 2018 hingga 2019.
Ia menilai hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah daerah terkait keberlanjutan pembiayaan pendidikan tersebut.
"Kenapa pemerintah daerah tidak membiayai mahasiswa yang sudah dikirim untuk menyelesaikan kuliah dengan baik? Itu yang kami pertanyakan," katanya.
Di tengah persoalan tersebut, IMAPA Jadetabek juga berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar diskusi bertajuk “Penguatan Peran Pendidikan sebagai Persiapan Pembangunan SDM Berkelanjutan di Papua.”
Kegiatan yang digelar di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat ini diikuti lebih dari 70 mahasiswa Papua dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Akianus mengatakan diskusi tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas intelektual mahasiswa Papua sekaligus menjadi ruang bertukar gagasan mengenai pembangunan sumber daya manusia di daerah otonomi khusus.
"Kegiatan ini kami pandang positif karena menjadi bagian dari upaya mengembangkan kapasitas intelektual pemuda Papua dan juga mengumpulkan mahasiswa untuk berdiskusi bersama," kata Akianus.
Ia menjelaskan, forum tersebut juga menjadi wadah bagi mahasiswa Papua untuk menyampaikan pandangan serta aspirasi terkait berbagai persoalan pembangunan di daerah asal mereka.
"Kita mengharapkan pembangunan Papua yang lebih baik ke depan. Tombaknya ada di mahasiswa," ujarnya.
Sementara itu, Staf Subdirektorat Otonomi Khusus Papua Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Ottow Geysler Awarami, mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif untuk memperkuat peran mahasiswa sebagai calon generasi penerus dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam forum diskusi seperti ini penting untuk mendorong lahirnya gagasan dan perspektif baru terkait pembangunan sumber daya manusia di wilayah otonomi khusus.
