Board of Peace (BoP) merupakan inisiatif internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Secara formal, BoP dipromosikan sebagai forum perdamaian dan stabilisasi konflik, khususnya dalam merespons perang di Gaza dan dinamika keamanan global. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, dilaporkan terlibat dalam forum itu. Namun, karena kepemimpinannya sangat terpusat pada Amerika Serikat, sebagian pengamat memandang BoP bukanlah lembaga multilateral netral seperti PBB, melainkan lebih sebagai instrumen diplomasi strategis Washington.
Persoalan menjadi jauh lebih sensitif ketika terjadi serangan militer terhadap Iran yang menewaskan pemimpin tertingginya, Ali Khamenei dan dilaporkan wafat akibat serangan udara yang menghantam kompleks kepemimpinan di Teheran. Peristiwa itu tak hanya menjadi tragedi nasional bagi Iran, namun telag menjadi titik balik geopolitik yang memicu gelombang reaksi keras dari berbagai negara.
Iran menyatakan masa berkabung nasional dan menegaskan akan melakukan respons terhadap serangan tersebut. Situasi ini memunculkan solidaritas dari sejumlah negara besar yang selama ini memiliki hubungan strategis dengan Teheran.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam keras tindakan tersebut. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan stabilitas dan dialog, namun dalam konteks hubungan geopolitik yang lebih luas, posisi Beijing seringkali berbeda dengan kebijakan militer Washington. Sementara itu, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un juga memiliki kedekatan strategis dengan blok yang berseberangan dengan Amerika Serikat, khusunya Iran.
Kondisi ini menciptakan peta global kekuatan dua kutub, yakni blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan sekutunya, serta blok yang diisi Rusia, Tiongkok, Korea Utara dan negara-negara yang kritis terhadap dominasi Barat. Jika eskalasi berlanjut, maka resiko konflik regional akan berkembang menjadi konfrontasi yang lebih luas bukanlah mustahil.
Di tengah eskalasi tersebut, dimensi militer menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Iran dalam satu dekade terakhir dikenal memperkuat kemampuan rudal dan drone tempurnya secara signifikan. Salah satu sistem yang banyak dibahas analis militer adalah rudal hipersonik Fattah, yang diklaim mampu bermanuver dengan kecepatan sangat tinggi sehingga sulit dicegat sistem pertahanan udara konvensional. Selain itu, Iran juga memiliki rudal balistik jarak menengah seperti Khorramshahr serta berbagai drone tempur jarak jauh yang telah digunakan dalam berbagai operasi regional. Kapasitas ini menjadikan Iran lebih dari defensif dengan kemampuan daya gentar (deterrence) yang nyata.
Rusia sendiri memiliki sistem rudal hipersonik seperti Avangard dan Kinzhal, serta sistem pertahanan udara S-400 dan S-500 yang disebut-sebut sebagai salah satu yang paling canggih di dunia. Tiongkok mengembangkan rudal hipersonik DF-17 dan sistem anti kapal yang dirancang untuk mengancam kapal induk lawan. Korea Utara memperkenalkan rudal antarbenua seperti Hwasong-18, yang diklaim mampu menjangkau wilayah jauh dengan teknologi bahan bakar padat yang akan menambah kehancuran besar dalam pertempuran.
Keberadaan sistem-sistem persenjataan ini mengubah kalkulasi strategis global. Perang modern tidak lagi semata-mata mengandalkan jumlah pasukan atau tank, melainkan pada kemampuan presisi jarak jauh, kecepatan hipersonik, kecerdasan buatan, dan sistem pertahanan berlapis. Dalam konteks inilah kekhawatiran muncul jika konflik antara Iran dan sekutunya dengan Amerika Serikat serta Israel meluas, maka eskalasi bisa melibatkan teknologi militer paling mutakhir yang pernah dikembangkan manusia.
Dampaknya bagi dunia akan sangat besar. Jalur energi global seperti Selat Hormuz berpotensi terganggu, harga minyak melonjak drastis, dan pasar keuangan global mengalami tekanan hebat. Rantai pasok internasional yang sudah rapuh akibat berbagai krisis sebelumnya bisa kembali terguncang. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, akan merasakan dampaknya melalui inflasi, kenaikan harga pangan, dan tekanan nilai tukar.
Selain dampak ekonomi adalah resiko politik dan keamanan. Polarisasi global akan memaksa banyak negara menentukan sikap, mempersempit ruang diplomasi netral. Jika konflik berubah menjadi perang terbuka antara blok besar, ancaman siber, sabotase infrastruktur, dan perang informasi bisa meluas hingga ke Asia Tenggara.
Karena efeknya sangat membahayakan, maka diperlukan kehati-hatian bagi Indonesia, Presiden Prabowo.
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menganut politik luar negeri bebas dan aktif. “Bebas” berarti tidak terikat pada satu blok kekuatan mana pun. “Aktif” berarti tetap berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Prinsip ini merupakan landasan strategis yang telah menjaga Indonesia dari berbagai goncangan global selama puluhan tahun, hal ini telah di rumuskan dalam konfrensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 .
Keterlibatan dalam BoP tentu dapat dimaknai sebagai bagian dari peran aktif tersebut. Namun ketika pemimpin BoP (Donald Trump) secara terbuka terlibat dalam dinamika militer yang nyata mendukung agresi Israel yang menimbulkan kontroversi, maka persepsi global terhadap forum BoP pun berubah.
Gugurnya pemimpin Iran adalah momentum tepat bagi Indonesia untuk mengevaluasi posisi kita dalam BoP. Secara inisiatif sebagai anak bangsa, saya dalam kapasitas Dewan Pembina KORLABI (Komando Pelaporan Bela Islam) diketuai Damai Hari Lubis dan bersamai Emak2 Militan dari ASPIRASI juga komunitas persahabatan Indonesia - Iran, kemarin siang, Senin 2/3/2026 bersilaturahmi dan diterima wakil Dubes Iran untuk Indonesia di Jakarta. Pada kesempatan itu kami menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya pemimpin Iran serta memberi pandangan agar Iran tidak apriori dengan pemimpin kami yang saat ini masih bergabung dalam BoP dibawah kepemimpinan Trump.
Eskalasi konflik yang terus meningkat memicu keikutsertaan negara sekutu kedua blok (AS dan Iran). Indonesia harus memastikan bahwa partisipasinya tidak ditafsirkan sebagai keberpihakan pada tindakan militer negara tertentu, apalagi di tengah sentimen kuat masyarakat Indonesia yang selama ini konsisten mendukung perdamaian dan keadilan internasional bagi Palestina dan Israel.
Kehati-hatian bukan berarti pasif. Justru sebaliknya, kehati-hatian adalah bentuk kecerdasan strategis dan kecermatan Taktis . Indonesia bisa mengambil posisi sebagai jembatan dialog, bukan sebagai bagian dari poros konflik. Dunia Islam memandang Indonesia sebagai negara Muslim demokratis terbesar dunia. Barat melihat Indonesia sebagai mitra strategis di Asia Tenggara, dan negara-negara Global South memandang Indonesia sebagai suara independen.
Jika perang besar antara blok-blok kekuatan itu benar-benar terjadi, dunia akan memasuki fase ketidakpastian panjang, perlombaan senjata baru, tekanan ekonomi global, hingga potensi krisis kemanusiaan yang luas dan menyengsarakan .
Indonesia harus memperkuat ketahanan ekonomi, diplomasi multilateral, serta stabilitas dalam negeri agar tidak terseret arus polarisasi global.
Kondisi ini memerlukan refleksi spiritual menjadi relevan. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 207 Allah SWT berfirman:
_"Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya."_
Ayat ini sering dipahami sebagai gambaran tentang pengorbanan total demi tujuan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Dalam konteks kepemimpinan Prabowo, pengorbanan itu bisa bermakna kesediaan menerima kritik, caci maki, bahkan kesalahpahaman publik, demi upaya menjaga perdamaian dan kepentingan umat yang lebih luas.
Langkah-langkah diplomatik yang tidak populer terkadang menuntut keberanian moral seperti itu.
Kemudian dalam Surah Al-Baqarah ayat 208 Allah menegaskan:
"Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu."
Konsep kaffah bukan hanya dalam ibadah personal, tetapi juga sistem dalam tata nilai, keadilan, dan komitmen terhadap perdamaian yang utuh. Jika diplomasi Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas global dan melindungi kepentingan umat Islam internasional dari kehancuran perang besar, maka pendekatan yang menyeluruh, terintegrasi, dan berlandaskan nilai moral menjadi sangat penting dan harus .
Dalam dunia yang semakin terbelah dan dipenuhi teknologi militer berdaya hancur tinggi, kepemimpinan yang berupaya berdiri di tengah demi mencegah konflik luas kadang sulit dipahami secara instan. Namun sejarah menunjukkan bahwa menjaga keseimbangan jauh lebih sulit daripada memilih satu sisi dalam euforia konflik.
Saat ini dibutuhkan ketegasan sikap berdasarkan konstitusi dan kepentingan nasional, menolak agresi, mendorong penyelesaian damai, menjaga kedaulatan kebijakan luar negeri, serta tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual yang mendorong perdamaian menyeluruh. Itulah tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia hari ini menjaga dunia dari keterpecahan, sembari tetap teguh pada prinsip Non Blok dan integritas sebagai bangsa, akan tetapi bila jalan atau cara damai sudah ditempuh sedemikian rupa, namun AS dan Israel beserta sekutunya "membandel" maka ALLAAH perintahkan pada Nabi NYA, MUHAMMAD SAW untuk tidak Ragu lagi memilih jalan PERANG, lihat Al-Quran Surah At Tahrim ayat nya 9 :
ٰูุۤงَ َُّููุง ุงَّููุจُِّู ุฌَุงِูุฏِ ุงَُّْูููุง ุฑَ َูุง ْูู
َُِِْٰููููู َูุง ุบُْูุธْ ุนََِْูููู
ْ ۗ َูู
َุฃْٰููฎُูู
ْ ุฌَََّููู
ُ ۗ َูุจِุฆْุณَ ุงْูู
َุตِْูุฑُ
"Wahai Nabi! Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keras lah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."
(QS. At-Tahrim 66: Ayat 9).
Bagi Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, jika tak mampu untuk PERANGI AS - ISRAEL maka cukuplah bersikap KERAS menghadapi orang-orang kafir dan munafik tersebut, antara lain keluarlah dari BoP.(Red)
