"Kami ingin tegaskan satu hal, sebelum ada PT APS pun, warga sudah ada di sini! Kami yang duluan menempati, kami yang duluan membangun, dan kami yang duluan mencari nafkah di tanah ini. Jadi jangan perlakukan kami seperti penumpang gelap atau perampas hak," tegas Elis dengan lantang, Senin (12/4/2026).
Para pedagang merasa sangat kecewa jika nantinya lahan tersebut akan digunakan untuk kepentingan lain atau pengembangan perusahaan. Mereka tidak menolak perubahan, namun mereka meminta kemanusiaan dan keadilan yang layak diterima oleh warga asli.
"Kalau memang tempat ini nanti harus digunakan, ya tolong ada kerohiman, ada musyawarah, ada ganti rugi yang layak. Jangan main ujug-ujug, jangan tiba-tiba main bongkar tanpa ada kepastian hukum dan kesejahteraan bagi kami," serunya.
Mereka menilai tindakan pembongkaran paksa secara mendadak adalah tindakan yang tidak manusiawi dan mematikan sumber penghidupan keluarga secara sewenang-wenang.
"Kepala Desa harus ingat, kami warga asli desa ini. Sudah puluhan tahun kami di sini. Jangan sampai karena ingin mengikuti keinginan pihak lain, nasib kami dipertaruhkan begitu saja. Perjuangkan hak kami, jangan jual kedaulatan rakyat demi kepentingan sesaat," tambahnya.
Masyarakat berharap ada solusi bijak yang mengedepankan rasa keadilan sosial, bukan sekadar kekerasan hukum yang menindas rakyat kecil yang sudah ada sejak dulu kala.
Red- elis
