PMII menilai kondisi gelap gulita di sejumlah ruas jalan utama maupun jalan lingkungan di wilayah Kabupaten Bogor sudah sangat memprihatinkan dan berbahaya. Fasilitas yang sejatinya berfungsi memberikan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban bagi pengguna jalan, kini justru menjadi sarang rawan kejahatan, kecelakaan, dan ketakutan warga. Secara resmi, PMII menuntut Dinas Perhubungan segera turun tangan, mengaudit ulang, dan menyalakan kembali seluruh lampu jalan yang padam.
⚠️ FAKTA DI LAPANGAN: JALAN RAYA GELAP GULITA, ANGGARAN HILANG KE MANA?
Berdasarkan pemantauan dan pengecekan langsung yang dilakukan kader-kader PMII di berbagai titik wilayah Kabupaten Bogor, fakta yang ditemukan sangat memiriskan. Di sejumlah kecamatan, baik di jalur utama maupun jalan penghubung antar desa, kondisi PJU sangat mengenaskan.
Ribuan titik lampu jalan tercatat dalam data dinas, namun kenyataannya banyak yang mati total, rusak, atau tidak menyala berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tidak ada perbaikan, tidak ada penggantian, dan tidak ada tindakan berarti dari pihak berwenang. Akibatnya:
✅ Warga Ketakutan: Jalanan gelap menjadi tempat favorit pelaku kejahatan, begal, pencurian, hingga tindak asusila. Warga, khususnya perempuan dan anak-anak, enggan melintas di malam hari.
✅ Rawan Kecelakaan: Pengendara sepeda motor dan mobil sering kali terkecoh lubang jalan, polisi tidur yang rusak, atau pengguna jalan lain karena minimnya pencahayaan. Angka kecelakaan di malam hari meningkat drastis.
✅ Citra Pemerintah Jatuh: Warga bertanya-tanya: "Uang pemeliharaan dan listrik PJU dibayarkan setiap tahun. Kalau lampunya mati terus, uangnya habis ke mana? Apakah ada yang main mata atau pemeliharaan fiktif?"
Dalam pandangan PMII, kelalaian ini bukan sekadar masalah teknis mati lampu, melainkan bukti nyata pembiaran, ketidakpedulian, dan kegagalan total kinerja Dinas Perhubungan.
"Ini sangat memalukan. Kabupaten Bogor wilayah besar, anggaran besar, tapi jalannya gelap seperti kampung tak terjamah. Kami sudah keliling ke banyak titik, hampir di setiap kecamatan ada saja PJU yang mati berderet-deret. Apa kerja Dishub selama ini? Cuma duduk manis di kantor dan terima gaji? Fasilitas umum itu hak rakyat, kalau rusak harus diperbaiki. Ini dibiarkan rusak lama sekali. Kinerjanya buruk dan harus dievaluasi total," tegas perwakilan PMII dalam pernyataan sikapnya.
🚩 TUDUHAN BERAT: ABNORMALITAS PENGGUNAAN ANGGARAN & KELALAIAN BERAT
PMII menyoroti adanya indikasi ketidakberesan yang sangat mencolok. Setiap tahun, APBD Kabupaten Bogor menganggarkan dana yang tidak sedikit khusus untuk pemeliharaan, penggantian, dan pembayaran rekening listrik PJU. Namun, aliran dana tersebut tidak terlihat hasilnya di lapangan.
Ada dua dugaan besar yang diangkat PMII:
1. Pemeliharaan Fiktif: Kontraktor pemenang tender pemeliharaan tidak bekerja sungguh-sungguh, namun dinas tetap membayarkan dana sepenuhnya. Ada dugaan kolusi antara oknum dinas dan penyedia jasa.
2. Pengawasan Nol: Dinas Perhubungan sama sekali tidak melakukan pemantauan rutin. Laporan kondisi lampu jalan hanya "tulisan di atas kertas", padahal di lapangan kondisinya rusak parah.
"Kalau dinas bilang sudah dikerjakan, coba buktikan datanya, kami siap turun cek satu per satu. Jangan bohongi publik. Kami curiga ada permainan anggaran di sini. Karena mustahil kalau anggaran ada, tapi lampu mati bertahun-tahun tidak disentuh," tambah kader PMII.
Bagi organisasi mahasiswa ini, membiarkan fasilitas penerangan mati sama saja dengan membiarkan keselamatan rakyat terancam. Ini adalah kelalaian berat yang bisa dipidana jika merugikan negara dan masyarakat.
📢 TUNTUTAN TEGAS: PERINTAH KERAS KEPADA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
Tidak hanya sekadar protes, PMII menyampaikan 3 poin tuntutan mutlak yang harus segera dipenuhi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, tanpa alasan dan penundaan lagi:
✅ PERTAMA: SEGERA LAKUKAN SURVEY DAN PERBAIKAN TOTAL
Dalam waktu paling lambat 7 hari kerja, Dishub wajib menurunkan seluruh jajaran teknis dan kontraktor ke lapangan. Petakan ulang titik-titik PJU yang mati, rusak, atau tidak berfungsi. Ganti komponen, perbaiki instalasi, dan HIDUPKAN KEMBALI seluruhnya. Tidak boleh ada alasan kekurangan dana atau sulit akses, karena itu tugas pokok dinas.
✅ KEDUA: TRANSPARANSI ANGGARAN & EVALUASI KINERJA
Publikasi rincian penggunaan anggaran pemeliharaan PJU 3 tahun terakhir. Siapa kontraktornya, berapa nilainya, dan berapa titik yang diperbaiki. PMII juga menuntut Bupati Bogor segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan. Jika terbukti abai dan kinerjanya buruk, harus ada sanksi tegas hingga pergantian pejabat. Pejabat yang tidak mampu menyalakan lampu jalan tidak layak memegang jabatan.
✅ KETIGA: BENTUK TIM PENGAWASAN BERSAMA
Agar kasus ini tidak berulang, PMII siap duduk bersama dan ikut mengawasi jalannya perbaikan. Masyarakat harus dilibatkan agar setiap ada kerusakan bisa cepat ditindak.
"Pak Kadishub, kami ingatkan kembali tugas Bapak. Fasilitas umum harus berfungsi. Kami PMII akan awasi terus. Kalau dalam waktu yang ditentukan tidak ada perubahan, kami akan turun melakukan demonstrasi besar-besaran dan lapor ke inspektorat serta kejaksaan atas dugaan penyalahgunaan anggaran. Jangan main-main dengan keselamatan rakyat Bogor," pungkas pernyataan PMII.
Kini mata seluruh warga Kabupaten Bogor tertuju pada Dinas Perhubungan: Beranikah dan mampukah menyalakan kembali lampu-lampu jalan yang mati, atau membiarkan wilayah ini terus gelap dan rawan bahaya?
Red-Ed
