ketua KAMKA ( Haniv ) meminta agar institusi lembaga hukum melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor membuka akses informasi publik terkait pengelolaan anggaran yang menjadi sorotan.
*Poin tuntutan aksi:*
1. mendesak institusi lembaga hukum agar segera bekerja sama untuk mengusut tuntas kasus aliran dana korupsi dan gratifikasi yang diduga melibatkan wakil bupati kabupaten bogor ( jaro ade ).
2. mendesak KPK RI agar segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap wakil bupati kabupaten bogor serta panggil dan periksa ( jaro ade ) atas dugaan aliran dana korupsi dan gratifikasi.
3. mendesak wakil bupati kabupaten bogor ( jaro ade ) untuk segera bertanggung jawab dan transparansi soal dugaan kasus aliran dana korupsi.
ketua KAMKA ( Haniv ) menyatakan aksi ini murni untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan tidak mengganggu arus lalu lintas.
Sampai rilis ini dibuat, pihak terkait berhak memberikan klarifikasi atau bantahan sesuai ketentuan hukum dan kode etik jurnalistik.
Demikian rilis ini kami sampaikan. Kami mendukung supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Red-Tim
