Di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, proyek dengan nilai mencapai Rp1,2 miliar itu justru dinilai belum memberikan manfaat yang nyata.
Masyarakat mempertanyakan alasan pembangunan shelter tersebut, termasuk dasar perencanaannya, tujuan penggunaannya, serta mengapa hingga kini belum memberikan manfaat sesuai harapan. Sebab, setiap rupiah yang berasal dari APBD merupakan uang rakyat yang wajib dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila benar shelter tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal pembangunannya, maka kondisi ini patut menjadi bahan evaluasi serius. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai latar belakang pembangunan, besaran anggaran, mekanisme pengawasan, serta rencana pemanfaatan aset tersebut agar tidak menjadi bangunan yang mubazir.
Selain itu, aparat pengawas internal maupun lembaga yang memiliki kewenangan diharapkan melakukan evaluasi terhadap proyek tersebut apabila terdapat indikasi lemahnya perencanaan atau penggunaan anggaran yang tidak efektif.
Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pembangunan.
Pembangunan tidak semata-mata diukur dari berdirinya sebuah bangunan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Fasilitas yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah seharusnya mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal, bukan justru menjadi objek kritik karena minim pemanfaatan.
Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi dari pemerintah dan instansi terkait. Keterbukaan informasi serta langkah konkret dalam mengoptimalkan fungsi shelter menjadi hal yang dinilai penting agar proyek tersebut benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan pembangunannya dan tidak terus dipersepsikan sebagai simbol pemborosan anggaran.
(Firly Nugraha)
