Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh, caranya adalah mengumpulkan identitas warga untuk didaftarkan seolah-olah mereka diangkat menjadi tenaga Buruh Harian Lepas di lingkungan 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan dinas tersebut. Tujuannya jelas: agar anggaran yang bernilai milyaran rupiah cair dan akhirnya memperkaya pihak-pihak tertentu.
RENTETAN MODUS YANG DIPAKAI
Polanya berjalan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang kerap digelar di Hotel Pelni, Puncak. KTP warga diminta, didaftarkan sebagai peserta, lalu setelah kegiatan selesai diberikan sertifikat konon sebagai bukti telah dilatih dan layak diangkat menjadi mandor.
Namun kenyataannya sangat jauh berbeda. Sampai hari ini, 19 Juli 2026, tercatat setidaknya 6 orang warga yang namanya dicatat tersebut tidak pernah sekali pun diikutkan pelatihan, tidak pernah bekerja, dan sama sekali tidak berstatus sebagai tenaga kerja di UPT Jalan dan Jembatan maupun UPT lainnya di bawah PUPR.
Pelaksana satu-satunya kegiatan bimtek itu hanya pihak penyedia jasa konstruksi, sedangkan nama-nama warga yang dicatatkan hanya sekadar alat untuk melengkapi administrasi agar anggaran bisa dicairkan.
PELANGGARAN TERBUKTI
Hal ini sangat mencurigakan dan diduga kuat merupakan tindakan pemalsuan data, pemanfaatan identitas orang lain tanpa hak, hingga dugaan korupsi pengelolaan keuangan daerah. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum justru diklaim telah digunakan untuk membayar upah tenaga kerja yang nyatanya tidak pernah ada.
Dalam hal ini warga merasa keberatan,ia mengatakan,iya om kedepannya hawatir ada Maslah nanti saya kebawa bawa kan data pribadi itu sampai tersebar saya merasa keberatan.ucapnya
Sampai berita ini dimuat, belum ada klarifikasi maupun penjelasan resmi dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor terkait dugaan penyalahgunaan identitas dan penggelapan anggaran ini.
Red- tim.
