BOGOR,—Neodetik.com || Kabar yang bikin gelisah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dan masyarakat luas hari ini: beredar kabar di wilayah Cibinong bahwa sejumlah pejabat Eselon II, termasuk Kepala Dinas dan Kepala Badan, diduga menjadi sasaran Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Agustus 2026. Namun hingga saat ini, kabar tersebut masih sebatas isu atau selentingan dan belum dapat dipastikan kebenarannya secara resmi,20/8/26.
Beredar informasi di lingkungan Pemkab Bogor, terutama di wilayah Cibinong sebagai pusat pemerintahan, bahwa sejumlah Kepala Dinas dan Kepala Badan sulit dihubungi sejak pagi hari. Hal ini memicu spekulasi dan dugaan kuat di kalangan pegawai maupun masyarakat bahwa hal tersebut berkaitan dengan dugaan OTT KPK.
Namun hingga saat ini, belum ada bukti resmi maupun konfirmasi yang memastikan kebenaran kabar tersebut.
Menanggapi maraknya isu tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, memberikan pernyataan:
"Hingga saat ini, pihak Pemkab Bogor belum menerima informasi resmi maupun konfirmasi apa pun dari Aparat Penegak Hukum (APH) terkait adanya dugaan Operasi Tangkap Tangan terhadap pejabat di lingkungan Pemkab Bogor. Kami mengimbau seluruh pegawai dan masyarakat agar tetap tenang dan tidak terburu-buru mempercayai kabar yang belum tentu benar."
Pihak internal Pemkab Bogor juga menyatakan masih terus berupaya mengecek kebenaran informasi langsung kepada pejabat yang bersangkutan. Namun hingga pernyataan ini disampaikan, belum ada kejelasan pasti terkait keberadaan maupun status para pejabat yang dimaksud.
Perlu ditegaskan bahwa hingga berita ini disusun:
- Belum ada pernyataan resmi dari KPK mengenai adanya OTT di Kabupaten Bogor
- Belum ada surat pemberitahuan penahanan dari aparat penegak hukum kepada Pemkab Bogor
- Nama-nama pejabat yang diduga belum dapat dipastikan kebenarannya
- Kabar sulit dihubunginya sejumlah pejabat belum dapat dikaitkan secara pasti dengan dugaan OTT
IMBAUAN: TUNGGU INFORMASI RESMI, JANGAN SEBAR TAK BENAR
Sekda Ajat Rochmat Jatnika mengimbau agar masyarakat dan pegawai Pemkab Bogor tidak terburu-buru menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya. Jika memang benar terjadi, pihak KPK pasti akan menyampaikan informasi secara resmi kepada publik.
"Kami mohon agar semua pihak bersabar dan menunggu informasi resmi dari KPK. Jangan sampai informasi yang belum pasti justru merugikan banyak pihak. Jika ada perkembangan resmi, Pemkab Bogor akan segera menyampaikannya kepada publik," tegas Sekda.
Pantauan terus dilakukan baik dari pihak internal Pemkab Bogor maupun masyarakat luas. Diharapkan dalam waktu dekat akan muncul kejelasan, baik berupa pernyataan resmi dari KPK maupun konfirmasi keberadaan para pejabat yang bersangkutan.
Informasi ini akan terus diperbarui seiring adanya perkembangan resmi. Tetap pantau sumber informasi terpercaya dan jangan mudah terprovokasi kabar yang belum tentu benar
Red- tim