Proyek pembangunan jalan setapak, jembatan gantung, hingga pembebasan lahan yang menjadi aspirasi warga justru disinyalir penuh kecurangan. Mulai dari manipulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB), ketidaktransparanan proses lelang, hingga dugaan kuat adanya intervensi dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum dewan tersebut.
TANPA IZIN KADES, SEWENANG-WENANG SEJAK AWAL
Keterangan dari perangkat Desa Pagar Jati semakin memperkuat dugaan pelanggaran. Edward disebut sama sekali tidak pernah meminta izin kepada Kepala Desa untuk pembangunan jembatan gantung, pembebasan lahan, maupun jalan setapak.
“Pak Edward ini pernah dilaporkan dan diturunkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lahat karena sejak dia jadi dewan bersikap sewenang-wenang terhadap masyarakat,” ungkap salah seorang perangkat desa yang enggan disebutkan namanya.
Bahkan pada 2023, Edward diduga menggusur jalan setapak yang sebelumnya sudah dikelola BUMDes, lalu pada 2025 dibangun kembali dengan pelaksana bernama Bu Dewi. Teguran dari pihak desa diabaikan begitu saja.
“Kami dengar si Edward ini merasa kebal hukum. Diduga di belakangnya ada Ketum Partai PKB Burzah Zarnubi,” tandasnya.
PROYEK FIKTIF, ANGGARAN DIMANIPULASI, PAPAN INFORMASI DIHILANGKAN
Kejanggalan demi kejanggalan ditemukan di lapangan. Papan informasi proyek sengaja tidak dipasang, seolah-olah untuk menutupi segala data anggaran, spesifikasi, dan volume pekerjaan dari publik. Diduga:
- Proyek fiktif — dilaporkan selesai di atas kertas untuk mencairkan dana, padahal fisik tidak ada atau dikerjakan asal-asalan tanpa pengawasan
- Pengurangan volume & spesifikasi — kualitas material dipangkas demi keuntungan kontraktor pesanan oknum
- Penggelembungan anggaran (mark-up) — nilai asli disembunyikan, nominal dinaikkan jauh dari kenyataan fisik
- Makelar proyek Pokir — dana yang seharusnya dikelola masyarakat justru dititipkan ke kontraktor pilihan oknum dewan demi fee dan komisi pribadi
KLAIM PARTAI BUNGKAM, PUBLIK TUNTUT TINDAKAN TEGAS
Redaksi telah berupaya mengonfirmasi kepada Ketua DPC PKB Lahat Syahri maupun Ketua DPW PKB Sumatera Selatan, namun hingga saat ini tidak ada tanggapan. Kebungkan pihak partai semakin memicu kecurigaan publik.
Masyarakat Desa Pagar Jati dengan tegas menuntut:
1. Tim Tipikor Polda Sumsel dan Kejaksaan segera turun ke lokasi
2. Audit menyeluruh atas RAB, proses lelang, dan realisasi fisik proyek
3. Pemeriksaan dan pemanggilan Edward serta pihak terkait tanpa pandang bulu
4. Penjelasan transparan dari Partai PKB terkait dugaan perlindungan terhadap oknum anggotanya
Dana Pokir bukan milik pribadi dewan. Itu uang rakyat yang seharusnya mewujudkan jalan layak, jembatan aman, dan kesejahteraan desa. Jika memang ada penyalahgunaan wewenang, manipulasi anggaran, hingga pelindungan dari pihak manapun, hukum harus berbicara tegas.tutupnya.
Red- tim
