Dalam surat itu ditegaskan tiga hal. Tanah yang telah dibebaskan untuk kebutuhan jalan raya berbeda lokasi. Pemilik tanah atas nama Yan H bin Sapih tidak pernah menerima ganti rugi maupun direlokasi. Bidang tanah bersangkutan tidak tercatat sebagai aset milik Pemkab Bogor.
Faktanya saat ini di atas tanah yang sama berdiri proyek pembangunan Gedung PMI senilai dua puluh tiga miliar rupiah lebih. Proyek ini dikerjakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor. Pertanyaan publik pun meluas: atas dasar apa tanah warga dijadikan milik daerah?
Pesan konfirmasi telah terkirim dan terbaca, namun hingga berita ini diturunkan tidak ada jawaban sedikit pun. Sikap bungkam ini justru memperkuat dugaan adanya ketidakberesan yang ditutupi rapat-rapat.
Tiga pertanyaan utama yang mendesak dijawab. Apakah surat BPKAD tahun dua ribu tiga masih berlaku? Atas dasar hukum apa pembangunan gedung dilakukan di atas tanah milik warga? Apakah pemilik tanah Sarman sudah menerima ganti rugi secara sah?
Pemilik tanah mengantongi bukti lengkap. Mulai dari Girik Letter C, akta jual beli tahun sembilan belas delapan puluh sembilan, riwayat tanah kelurahan, PBB, hingga surat BPKAD itu sendiri yang membuktikan tanah bukan milik pemerintah.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab sesuai Undang-Undang Pers. Namun kebisuan pihak BPKAD tidak akan menghentikan penelusuran kebenaran. Rakyat berhak tahu siapa yang berani merampas hak milik sah demi kepentingan segelintir orang.
Tim Redaksi Neodetik.com
