Langkah tersebut dinilai cacat prosedural dan tidak mewakili keputusan kelembagaan.
“Agenda mereka ke Jakarta itu tidak dilakukan lewat rapat komisi maupun secara internal DPRD. Maka untuk itu kami merasa ini cacat secara prosedural,” tegas Anggota Fraksi PKS, Darmin Wairo, Jumat, 27 Juni 2025
Menurutnya, langkah pimpinan dan beberapa anggota tersebut membawa nama lembaga tanpa dasar.
“Untuk itu kami melihat bahwa ada satu kejanggalan terbesar di sini. Maka kami Fraksi PKS menolak secara tegas terkait dengan aduan dan kunjungan yang dilakukan oleh ketua, wakil ketua dua, dan beberapa anggota DPRD di Kemendagri dan Kemendes,” tegasnya.
Kata dia, persoalan pemberhentian 23 kepala desa seharusnya ditangani Komisi I.
“Ini yang seharusnya pimpinan arahkan ke Komisi I untuk memanggil dinas terkait dan menyelesaikannya secara bijaksana di daerah,” jelasnya.
Ia berujar, pimpinan DPRD justru abai menjalankan fungsi kemitraan di daerah.
“Pimpinan tidak pernah mengarahkan Komisi I untuk menyelesaikan masalah ini. Padahal fungsi kontrol harus dijalankan di Morotai, bukan dibawa seenaknya ke Jakarta,”
Ia menyebut, langkah yang diambil oleh pimpinan dan beberapa anggota DPRD ke Jakarta, baik ke Kemendagri maupun Kemendes, sangat strategis namun tidak melibatkan anggota secara keseluruhan.
“Karena minimal, jika ada keputusan strategis yang mengatasnamakan lembaga DPRD, harus melibatkan semua pikiran dan pandangan dari anggota DPRD, agar tidak menimbulkan kesan sepihak,” ucapnya.
Ia juga menegaskan, kegagalan komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah justru memperburuk situasi.
“Kalau bupati gagal, DPR juga ikut gagal karena tak mampu bangun komunikasi sebagai mitra di daerah,” pungkasnya.
Tim Redaksi
