Video yang beredar luas sejak Jumat (8/5/2026) itu merekam suasana rapat resmi di ruang pertemuan utama Dishub. Terlihat layar besar menampilkan peta jalur angkutan, titik lokasi kejadian, serta data statistik kecelakaan. Di hadapan peserta rapat dan kamera, Kadishub Bayu berdiri tegak, menunjuk peta, dan menjelaskan detail kejadian. Namun pandangan langsung tertuju ke bagian bawah: ia tetap memakai sandal jepit terbuka sepanjang berbicara, berjalan ke kiri-kanan, dan menjelaskan data, padahal sedang membahas masalah serius yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya.
Saat menyampaikan penjelasan rinci, Bayu dengan tegas meluruskan letak kejadian. Ia menyatakan: "Perlu saya luruskan dan tekankan di sini, berdasarkan data kepolisian dan pemetaan jalan yang kami miliki, seluruh kasus kecelakaan yang belakangan ini ramai dibahas publik itu terjadi di ruas jalan yang masuk wilayah hukum Provinsi Banten. Bukan di wilayah administrasi Kabupaten Bogor."
Ia menjelaskan lebih lanjut, bahwa kendaraan angkutan tambang tersebut memang melintasi jalur penghubung yang berbatasan langsung dengan wilayah Bogor, namun titik kejadian kecelakaan, kerusakan jalan, serta penegakan hukumnya sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Banten dan kepolisian setempat.
"Jalur yang dilalui memang berbatasan, sehingga sering dianggap masyarakat sebagai wilayah Bogor. Tapi secara administrasi dan hukum, titik kejadiannya masuk Banten. Kami di Kabupaten Bogor hanya berkoordinasi dan memantau, karena kendaraan tersebut berangkat dari wilayah tambang di perbatasan, tapi kecelakaannya terjadi setelah masuk wilayah sebelah," tegas Bayu sambil menunjuk batas wilayah di peta besar.
Meskipun penjelasan soal batas wilayah itu dianggap penting dan meluruskan pemahaman publik, penampilan Kadishub yang berdiri di forum resmi namun memakai sandal tetap menuai kecaman keras. Warga dan netizen menilai hal itu sangat tidak pantas, tidak sopan, dan melanggar aturan etika kedinasan.
"Isunya sudah diluruskan, ternyata bukan wilayah Bogor, itu bagus agar tidak salah sasaran. Tapi lihat cara dia jelaskan: berdiri di depan peta besar, bahas masalah nyawa rakyat, kok kakinya pakai sandal? Rasanya aneh dan kurang hormat. Ini acara resmi, jam kerja, mewakili dinas dan pemerintah daerah. Kalau aturan pakai sepatu saja dia langgar, bagaimana dia mau dipercaya mengatur aturan lalu lintas?" tulis salah satu komentar yang paling banyak disebarluaskan.
Sesuai aturan baku ASN dan Peraturan Menteri Perhubungan No.72 Tahun 2014: setiap pejabat wajib mengenakan pakaian dinas lengkap, rapi, dan alas kaki berupa sepatu tertutup berwarna gelap, baik saat duduk maupun berdiri, di ruangan maupun di lapangan. Penggunaan sandal dilarang keras karena menyangkut wibawa jabatan dan keteladanan.
Red-Toro
