-->

Notification

×

KETUA DPD LSM IMW ANGKAT BICARA,KAB BOGOR TOLAK KATA OTT,SATU DINAS DUA BADAN DIGELEDAH KPK

Agustus 28, 2026 | Agustus 28, 2026 WIB Last Updated 2026-08-28T14:11:25Z
BOGOR ,Neodetik.com || Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto kini mencatatkan citra terburuk sepanjang sejarahnya.28/8/26.
 Dalam waktu hanya satu pekan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan sekaligus di satu dinas,dua badan strategis: BAPENDA, BKPSDM,dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
 Fakta ini disorot tajam oleh Ketua DPD LSM Indonesia Morality Watch (IMW), Edwar, yang menyebut hal ini sebagai bukti nyata kebobrokan sistemik di pemerintahan Kabupaten Bogor.
 Tindakan KPK yang menyasar satu dinas,dua badan sekaligus dalam waktu sangat singkat bukanlah kebetulan semata.

 Ini adalah sinyal keras bahwa dugaan korupsi dan penyalahgunaan anggaran merambah ke lini-lini terpenting pengelolaan keuangan daerah: mulai dari pendapatan daerah, pengelolaan kas daerah, hingga alokasi dana pendidikan yang menyentuh jutaan warga Kabupaten Bogor.
 
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD LSM IMW, Edwar, memberikan tanggapan tajam kepada awak media:
 
"Ini sungguh sesuatu yang istimewa — dan bukan dalam arti yang baik. Sepanjang sejarah Kabupaten Bogor, belum pernah ada catatan buruk seperti ini: dalam waktu satu pekan, satu dinas dan dua badan sekaligus digeledah KPK! Ini bukan kebetulan. Ini bukti nyata bahwa kebobrokan di Kabupaten Bogor benar-benar sudah meresap ke dalam!"
 
Edwar menegaskan, penggeledahan di satu dinas dan dua badan ini mengindikasikan adanya masalah mendasar dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor di bawah Bupati Rudy Susmanto. BAPENDA yang mengelola pendapatan daerah,BKPSDM
 yang memegang kendali keuangan, dan Dinas Pendidikan yang menanggung masa depan generasi — ketiganya disorot sekaligus.
 
"Satu dinas dan dua badan digeledah dalam sepekan. Itu bukan sekadar dugaan pelanggaran — itu tanda bahwa sistem pengawasan di Kabupaten Bogor sudah tidak berfungsi. Di mana pengendalian internal? Di mana pertanggungjawaban pimpinan daerah?" — tegas Edwar.


Red- tim
×
Berita Terbaru Update