Notification

×

Iklan

Iklan

Otoritas Palestina Bentuk Kantor Koordinasi Dengan Board of Peace Untuk Tata Kelola Gaza

Februari 27, 2026 | Februari 27, 2026 WIB Last Updated 2026-02-27T11:16:13Z
Otoritas Palestina Bentuk Kantor Koordinasi Dengan Board of Peace Untuk Tata Kelola Gaza
Ramallah, neoetik.com 
|| Otoritas Palestina resmi membentuk sebuah kantor koordinasi guna menjembatani komunikasi dengan dewan perdamaian internasional (Board of Peace) terkait penanganan dan tata kelola di Jalur Gaza.

Langkah ini menandai kesiapan institusi pemerintahan Palestina untuk mengambil peran administratif dan politik dalam fase transisi pascakonflik, sekaligus mempertegas komitmen Ramallah untuk memastikan stabilitas serta keberlanjutan layanan publik di wilayah tersebut.

Konfirmasi pembentukan kantor tersebut disampaikan Wakil Presiden Palestina, Hussein Al-Sheikh, melalui surat resmi kepada Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov, sebagaimana diberitakan kantor berita resmi Palestina, WAFA, (26/2/2026).

Dalam korespondensi tersebut dijelaskan bahwa kantor penghubung dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa. Struktur ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi kebijakan, sinkronisasi bantuan internasional, serta pengawasan implementasi program stabilisasi dan rekonstruksi.

Fase Transisi Pascakonflik

Pembentukan struktur baru ini disebut sebagai bagian dari komitmen kelembagaan untuk memastikan kesinambungan layanan pemerintahan serta membuka ruang koordinasi yang lebih terstruktur dalam proses stabilisasi Gaza.

Pemerintah Palestina memandang fase transisi sebagai momentum penting untuk memulihkan sistem administrasi sipil, memperbaiki infrastruktur dasar, serta mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan yang sempat terganggu akibat konflik berkepanjangan.

Al-Sheikh menegaskan bahwa seluruh komunikasi dengan Board of Peace dilakukan dalam kerangka mendukung jalur politik yang saat ini mendapat dorongan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan tujuan menjaga stabilitas dan membuka peluang tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.
“Kantor ini telah siap menjalankan tanggung jawabnya untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kantor Anda,” tulis Al-Sheikh dalam surat tersebut.

Dukungan Terhadap Inisiatif Internasional

Lebih lanjut, Otoritas Palestina menyatakan dukungannya terhadap sejumlah inisiatif internasional, termasuk Rencana Perdamaian 20 Poin yang diusulkan Presiden Trump, serta implementasi Dewan Keamanan PBB Resolusi Nomor 2803 yang mengatur kerangka kerja stabilisasi dan pengawasan internasional di Gaza.

Selain itu, pembentukan kantor Perwakilan Tinggi Board of Peace dan Komite Nasional untuk Pemerintahan Gaza dipandang sebagai instrumen penting dalam mengonsolidasikan tata kelola sipil.

Menurut Al-Sheikh, keseluruhan langkah tersebut merupakan fase transisi konkret guna menopang stabilitas jangka panjang di Gaza dan Tepi Barat.

Ia menekankan pentingnya prinsip “satu sistem, satu hukum, dan satu otoritas” agar tidak terjadi dualisme pemerintahan yang berpotensi memperpanjang ketidakpastian politik dan keamanan.
“Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina sekaligus memastikan layanan keamanan dan pemerintahan berjalan efektif, tanpa menciptakan dualitas hukum dan otoritas antara Gaza dan Tepi Barat,” ujarnya.

Strategi Konsolidasi dan Legitimasi

Dengan pembentukan kantor penghubung tersebut, Otoritas Palestina berharap dapat memperkuat legitimasi administratifnya di Gaza serta mempercepat proses konsolidasi tata kelola sipil di bawah satu payung pemerintahan nasional. Langkah ini juga dipandang sebagai sinyal kepada komunitas internasional bahwa Palestina siap mengambil tanggung jawab penuh dalam pengelolaan wilayahnya, dengan dukungan mekanisme pengawasan global.

Pengamat politik di Ramallah menilai kebijakan ini sebagai bagian dari strategi diplomatik yang lebih luas untuk mengembalikan isu Palestina ke dalam kerangka politik internasional yang terkoordinasi dan berbasis solusi dua negara.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat pemulihan Gaza, tetapi juga membuka jalan menuju stabilitas politik yang lebih kokoh antara Gaza dan Tepi Barat, sekaligus memperkuat posisi Palestina dalam forum diplomatik global.

Red-Ervinna
×
Berita Terbaru Update